TEORI TENTANG PERTUMBUHAN

“ TEORI TENTANG PERTUMBUHAN ”

Makalah Geografi Pembangunan

(Dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Pembangunan)

OLEH:

ERDAWATI (1201684)

DEVIN ARDHI SAPUTRA (12058940)

NOVIANTI LESTARI (

DEWI SURYANI (

DEFITRA (

PROGRAM STUDI: PENDIDIKAN GEOGRAFI

JURUSAN GEOGRAFI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

KATA PENGANTAR

            Alhamdulillah hirabbil ‘aalamiin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ Teori Tentang Pertumbuhan “ ini dengan lancar. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Pembangunan di jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, semester Juli- Desember 2014.

            Dalam penyelesaian makalah ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, masukan, nasehat dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: Dosen pembimbing mata kuliah Geografi Pembanguan, teman-teman yang seperjuangan terutama bagi rekan-rekan Pendidikan Geografi 2012 yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan makalah ini.

            Dalam penulisan makalah ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun dalam hal penulisan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................  i

DAFTAR ISI .....................................................................................................  ii

BAB I              PENDAHULUAN ................................................................................  1

A.    Latar Belakang ......................................................................................  1

B.     Rumusan Masalah .................................................................................  1

C.    Tujuan ..................................................................................................... 2

BAB II  PEMBAHASAN .................................................................................. 3

1.      Teori Terkait dengan Pembangunan ...................................................

2.      Perkembangan Pendekatan Pembangunan di Indoonesia saat ini ...

BAB III  PENUTUP  ......................................................................................... 11

A.    Kesimpulan ............................................................................................. 11

B.     Saran .......................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................

                                                                                                                            

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Secara historis, teori Dependensi lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

Paradigma inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu.

Secara historis, teori Dependensi lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

Paradigma inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara Dunia Ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Keterbelakangan jilid dua di negara Dunia Ketiga ini disebabkan oleh ketergantungan yang diciptakan oleh campur tangan negara maju kepada negara Dunia Ketiga. Jika pembangunan ingin berhasil, maka ketergantungan ini harus diputus dan biarkan negara Dunia Ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri.

Ada dua hal utama dalam masalah pembangunan yang menjadi karakter kaum Marxis Klasik:

1.      Negara pinggiran yang pra-kapitalis adalah kelompok negara yang tidak dinamis dengan cara produksi Asia, tidak feodal dan dinamis seperti tempat lahirnya kapitalisme, yaitu Eropa.

2. Negara pinggiran akan maju ketika telah disentuh oleh negara pusat yang membawa kapitalisme ke negara pinggiran tersebut. Ibaratnya, negara pinggiran adalah seorang putri cantik yang sedang tertidur, ia akan bangun dan mengembangkan potensi kecantikannya setelah disentuh oleh pangeran tampan. Pangeran itulah yang disebut dengan negara pusat dengan ketampanan yang dimilikinya, yaitu kapitalisme. Pendapat inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi.

Bantahan teori Dependensi atas pendapat kaum Marxis Klasik ini juga ada dua hal.

1.      Negara pinggiran yang pra-kapitalis memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dengan dinamika negara kapitalis. Bila tidak mendapat sentuhan dari negara kapitalis yang telah maju, mereka akan bergerak dengan sendirinya mencapai kemajuan yang diinginkannya.

2.      Justru karena dominasi, sentuhan dan campur tangan negara maju terhadap negara Dunia Ketiga, maka negara pra-kapitalis menjadi tidak pernah maju karena tergantung kepada negara maju tersebut. Ketergantungan tersebut ada dalam format “neo-kolonialisme” yang diterapkan oleh negara maju kepada negara Dunia Ketiga tanpa harus menghapuskan kedaulatan negara Dunia Ketiga, (Arief Budiman, 2000:62-63).  

Disamping itu, lahirnya teori dependensi ini juga dipengaruhi dan merupakan jawaban atas krisis teori Marxis ortodoks di Amerika Latin. Menurut pandangan Marxis ortodoks, Amerika Latin harus mempunyai tahapan revolusi industri “borjuis” sebelum melampaui revolusi sosialis proletar. Namun demikian Revolusi Repuplik Rakyat Cina (RRC) tahun 1949 dan revolusi Kuba pada akhir tahun 1950-an mengajarkan pada kaum cendikiawan, bahwa negara dunia ketiga tidak harus mengikuti tahapan-tahapan perkembangan tersebut. Tertarik pada model pembanguan RRC dan Kuba, banyak intelektual radikal di Amerika Latin berpendapat, bahwa negara-negara Amerika Latin dapat saja langsung menuju dan berada pada tahapan revolusi sosialis.

B.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sbb:

1.      Apa saja teori-teori yang terkait dengan pembangunan keruangan (Hirschaman, Myrdal, Friedman, Perroux)?

2.      Bagaimana perkembangan pendekatan pembangunan  di Indonesia saat ini?

C.    Tujuan

1.      Untuk mengetahui teori-teori yang terkait dengan pembangunan keruangan (Hirschaman, Myrdal, Friedman, Perroux).

2.      Untuk mengetahui perkembangan pendekatan pembangunan  di Indonesia saat ini.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Teori-Teori Yang Terkait Dengan Pembangunan Keruangan

a.      Hirchaman

Hirscman adalah seorang penganjur teori pertumbuhan tidak seimbang. Secara geografis, pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang. Dalam proses pertumbuhan tidak seimbang selalu dapat dilihat bahwa kemajuan disuatu tempat (titik) menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan, dan dorongan-dorongan kearah perkembangan pada tempat-tempat (titik-titik) berikutnya. Hirscman, menyadari bahwa fungsi-fungsi ekonomi berbeda tingkat intensitasnya pada tempat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik originalnya sebelum disebarkan ke berbagai tempat lainnya. Ia menggunakan istilah Titik Pertumbuhan (Growing Point) atau Pusat Pertumbuhan (Growing Centre).

Di sutau negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, dimana industri berkelompok ditempat itu, karena diperoleh beberapa manfaat dalam bentuk penghematan-penghematan dan kemudahan-kemudahan. Kesempatan investasi, lapangan kerja dan upah buruh relatif tinggi lebih banyak terdapat di pusat- pusat pertumbuhan dari pada daerah belakang. Antara pusat dan daerah belakang terdapat ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Pengaruh yang paling hebat adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar (urbanisasi) akan dapat mengabsorsikan tenaga kerja yang trampil dan pihak lain akan mengurangi pengangguran tidak kentara di daerah belakang. Hirschman menyarankan agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh-pengaruh penyebaran pembengunan yang efektif.

b.      Myrdal

Profesor Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu dia memakai ide dampak balik dan dampak sebar. Dia mendefenisikan umpan balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini dia memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab-sebab antara fakto-faktor non ekonomi maupun ekonomi.

Dampak sebar menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugaldari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang.

Berikut ini adalah kekuatan-kekuatan utama penyebab utama timbulnya gejala ini di tingkat nasional dan kemudian di tingkat internasional:

1)      Ketimpangan Regional

Asal ketidakmerataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar non ekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, semntara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab masalah ini menurut Myrdal adalah peranan bebas kekuatan pasar, yang cendrung memperlebar ketimpang mempersempit ketimpangan regional.

2)      Ketimpangan Internasional

Menurut Myrdal perdagangan internasional mungkin mempunyai dampak surut yang kuat pada negara terbelakang. Negara kaya mempunyai basis industri yang kuat dengan dampak sebar yang kuat. Dengan mengekspor produk industrui mereka dengan harga murah ke negara terbelakang, mereka mematikan industri skala kecil dan industri kerajinan tangan di negara terbelakang tersebut. Perpindahan modal juga gagal menghapuskan ketimpangan internasional karena negara maju lebih menjanjikan keuntungan dan jaminan bagi para investor maka modal akan menjauhkan diri dari negara terbelakang.

c.       Friedman

John Friedman, Weaver, (1979) menganalisa aspek tata ruang, lokasi serta

persoalan-persoalan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Friedman telah menampilkan teori daerah inti. Disekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau periphery region. Daerah pinggiran ini sering disebut pula daerah pedalaman atau daerah-daerah sekitanya. Pembangunan dipandang sebagai proses inovasi yang diskontinu tetapi komulaitif yang berasal dari sejumlah kecil pusat-pusat perubahan, yang terletak pada titik-titik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi. Pembangunan inovatif cenderung menyebar kebawah dan keluar dari pusat-pusat tersebut kedaerah yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah.

Pusat-pusat besar pada umumnya berbentuk kota-kota besar, metropolis atau megapolis, dikategorikan sebagai daerah inti, dan daerah-daerah yang relatif statis sisanya merupakan daerah pinggiran. Wilayah pusat merupakan subsistem dari kemajuan pembangunan yang ditentukan oleh lembaga di daerah inti dalam arti bahwa daerah pinggiran berada dalam suatu hubungan ketergantungan yang substansial. Daerah inti dan wilayah pinggiran bersama-sama membentuk sistem spatial yang lengkap.

Proses daerah inti mengkonsolidasikan dominasinya terhadap daerah pinggiran dilaksanakan melalui pengaruh-pengaruh umpan balik pertumbuhan daerah inti, yang terdiri dari pengaruh dominasi (melemahnya ekonomi daerah pinggiran sebagai akibat dari mengalirnya sumberdaya alam, manusia dan modal ke wilayah inti), pengaruh informasi (peningkatan dalam interaksi potensial untuk menunjang pembangunan inovatif), pengaruh psikilogis (penciptaan kondisi yang menggairahkan untuk melajutkan kegiatan-kegiatan inovatif secara lebih nyata), pengaruh mata rantai (kecenderungan inovasi untuk menghasilkan inovasi lainnya), dan pengaruh produksi ( pencitaan sturtur balas jasa dan menarik untuk kegiatan-kegiatan inovatif ).

Jadi menurut Friedman tingkat urbanisasi sebagai indikator tingkatan kemajuan suatau wilayah; makin maju tingkat ekonomi suatu kota, semakin tinggi tingkatan urbanisasi, sehingga makin terintegrasi keruangan ekonomi keruangannya, dan akhirnya makin berkurang perbedaannya dalam pembangunan.

d.      Perroux

1)    Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengruhi perkembangan industri lain yang berhubungan dengan industri unggulan.

2)    Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian karna akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah.

3)    Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (unggulan) dengan industri yang relatif pasif atau industri yang tergantung industri unggulan.

Ciri-ciri dari industri unggulan adalah sbb:

a.       Tingkat kosentrasi tinggi

b.      Pengaruh multiplier (percepatan) dan pengaruh polarisasi lokal sangat besar

c.       Tingkat tekhnologi maju

d.      Keahlian manajerial modern

e.       Prasarana sudah sangat berkembang

2.      Perkembangan Pendekatan Pembangunan di Indonesia Saat Ini

Teori Pembangunan yang sesuai untuk Indonesia

Melihat dari fokus-fokus dari teori pembangunan yang telah disebutkan sebelumnya, teori yang sesuai untuk Indonesia menurut saya adalah model pembangunan neoklasik Solow sebagai perluasan dari model Harrod-Domar. Dimana tabungan dan investasi merupakan hal perlu ditingkatkan (dari model Harrod-Domar), tingginya tabungan dan investasi akan memperbesar kemungkinan peminjaman modal bagi masyarakat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan menambahkan faktor kedua yaitu tenaga kerja, serta variabel baru yaitu teknologi.

Seperti yang tertulis dalam program MP3EI, percepatan transformasi Ekonomi dititikberatkan pada pendekatan peningkatan value added, mendorong investasi, mengintegrasikan sektoral dan regional, serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya.  MP3EI mempunyai 3 (tiga) strategi utama yang dioperasionalisasikan dalam inisiatif strategic. Strategi pertama adalah pengembangan potensi melalui 6 koridor ekonomi yang dilakukan dengan cara mendorong investasi BUMN, Swasta Nasional dan FDI dalam skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama. Strategi kedua, memperkuat konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi kinerja sektor riil. Strategi ketiga, pengembangan Center of Excellence di setiap koridor ekonomi. Dalam hal ini akan didorong pengembangan SDM dan IPTEK sesuai kebutuhan peningkatan daya saing.

Dengan dasar teori Harrod-Domar dan Solow melalui peningkatan investasi dan tabungan, serta pembaruan teknologi, dan beberapa faktor lainnya diharapkan Indonesia dapat mempercepat pembangunannya. Tidak lepas dari pembelajaran atas pengalaman oleh negara maju dan negara berkembang lainnya yang harus dilakukan oleh Indonesia agar tidak mengalami kesalahan yang sama.

        Realita sebuah Negara yang menuju perkembangan ke arah yang lebih baik dicirikan dengan tingkat pembangunan di negara tersebut. Dengan kata lain jika pembangunan di suatu Negara sudah menunjukkan geliat yang semakin maju maka akan berdampak pada tingkat pertumbuhan khususnya bidang ekonomi, sumber daya, politik dan bidang kehidupan bernegara lainnya.  Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Pengertian pembangunan sendiri seperti yang diungkapkan oleh Portes (1976) mendefinisikan pembangunan (development) sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.  Pembangunan nasional adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat ke arah yang diinginkan, melalui kebijakan, strategi dan rencana. Pendapat lain menjelaskan Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djojonegoro,1996).

          Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharpakan bagi ‘sebagian orang tersingkir’ dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, 1995: 1-2). Lebih lanjut dalam buku teori pembangunan dunia ketiga oleh budiman dijelaskan bahwa beberapa faktor yang dalam mengukur pembangunan ialah kekayaan rata-rata yang menjelaskan bahwa sebuah masyarakat dinilai berhasil melakukan pembangunannya bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Selanjutnya ialah pemerataan yang menjelaskan bahwa pemerataan masuk dalam ukuran pembangunan dengan melihat ukuran berapa persen dari pendapatan nasional bruto(PNB) suatu negara dengan perhitungan 40% untuk penduduk miskin/termiskin, berapa persen oleh 40% untuk masyarakat kelas menengah, dan berapa persen oleh 20% penduduk terkaya, yang kemudian nantinya setelah perhitungan seberapa besar tingkat kesesuaian dengan fakta hasil perhitungan yang ada.  Selanjutnya ialah dengan melihat kualitas kehidupan masyarakat dengan menggunakan tolak ukur PQLI (physical quality of life index), yang kemudian oleh moris dijelaskan ada tiga indikator untuk mengukurnya yakni a. Rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, b. Rata-rata jumlah kematian bayi, dan c. Rata-rata persentasi buta dan melek huruf. Selanjutnya ialah kerusakan lingkungan yang menjelaskan bahwa suatu pembangunan akan berhasil jika diimbangi dengan kondisi lingkungan yang masih baik, dan yang terakhir ialah keadilan sosial dan kesinambungan yang menjelaskan bahwa dua faktor yakni pemerataan dan faktor lingkungan bukan semata-mata hanya mempartimbangkan faktor moral tetapi lebih kepada kelestarian pembangunan itu sendiri.

          Jika kembali pada sejarah yang berkaitan dengan teori pembangunan maka kita akan berbicara mengenai  dua paradigma pembangunan  yangModernisasi dan Ketergantungan (Lewellen 1995; Larrain 1994; Kiely 1995,dalam Deddy T.Tikson, teori keterbelakangan dan ketergantungan, di indonesia, malaysia, dan Thailand). Paradigma Modernisasi di dalamnya termasuk teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan tersebut. Sedangkan paradigma Ketergantungan mancakup teori-teori Keterbelakangan (Underdevelopment), Ketergantungan (Dependent Development), dan Sistem Dunia (World System Theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). 

          Paradigma atau perspektif modernisasasi dalam studi pembangunan muncul setelah Perang Dunia II, terutama awal tahun 1950-an,  dan sejak itu mendominasi kebijakan pembangunan  di negara-negara dunia ketiga sampai saat ini. Dalam paradigma ini telah berkembang sejumlah teori yang beragam sesuai dengan cara pandang masing-masing penemunya. Diantara mereka adalah Rostow (1960), Hagen (1962), Lerner (1964), Eisenstadt (1966), Smelser (1966), McClelland (1976), Parsons (1966) dan Inkeles dan Smith (1974). Para ahli modernisasi, terutama setelah Perang Dunia II, baik dalam aliran makro maupun mikro, kemudian berpendapat bahwa negara-negara miskin memerlukan bantuan negara-negara kaya untuk mempercepat proses pembangunan mereka. Bantuan perlu diberikan baik dalam bentuk modal maupun teknologi dan pendidikan yang merupakan bagian dari proses difusi nilai-nilai atau budaya Barat ke Timur. Melalui proses difusi atau sebaran ini, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin diharapkan dapat mengarah kepada terciptanya kondisi budaya dan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang serupa dengan di dunia Barat (Portes 1976; Chirot dan Hall 1982).

          Sedangkan paradigma ketergantungan, dapat dilihat dari Teori Keterbelakangan (Baran 1960; Frank 1967; Amin 1976) dan Teori Sistem Dunia (Wallerstein 1979) yang muncul sebagai reaksi terhadap fenomena kegagalan penerapan Teori Modernisasi di Amerika Latin. Kedua teori ini cenderung melihat pembangunan dan keterbelakangan di Dunia Ketiga melalui pendekatan yang lebih condong kepada aspek politik (Chirot dan Hall 1982). Kemunculan perspektif ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Karl Marx tentang pertentangan kelas dalam masyarakat kapitalis, dan pandangan Lenin terhadap imperialisme. Para pakar di dalamnya, seperti Paul Baran, Andre Gunder Frank, Samir Amin dan Wallerstein, mencoba menjelaskan bahwa keterbelakangan dan kemiskinan di Dunia Ketiga sebagai akibat dari adanya ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi global dan konflik internasional. Kemiskinan yang dialami oleh bangsa-bangsa di negara yang sedang berkembang merupakan akibat dari sistem ekonomi dunia yang tidak seimbang, dimana sekelompok negara kuat mengeksploitasi negara-negara yang lebih lemah.

         Setelah berbicara mengenai definisi, konsep dan teori-teori pembangunan tentunya sudah dapat gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan itu sendiri, lantas bagaimana dengan perkembangan pembangunan di negara kita Indonesia? Sebagai pengantar untuk masuk kesitu bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki posisi strategis di mana memiliki jumlah pulau 13-17 ribu pulau dengan garis pantai terpanjang di dunia sekitar 81.000 km, luas daratan sekitar 191 juta hektar, teritori laut sekitar 317 juta hektar, penduduk 240 juta jiwa, dengan kekayaan alam menggiurkan baik terbaru maupun tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, batubara, aluminium, tembaga, nikel, emas, besi dan lain-lain. Kemudian memiliki keanekaragaman hayati nomor 2 di dunia yang jika digabungkan dengan kekayaan alam laut menjadi nomor 1 di dunia, potensi tanaman pangan 800 spesies dan juga 1000 spesies tanaman medisinal.

          Dengan penjelasan tersebut tentunya yang tergambar dalam fikiran kita bahwa sebenarnya indonesia memiliki potensi yang amat sangat luar biasa, dengan kata lain untuk modal membangun negara ini di beberapa sumber kekayaan alam yang ada sudah sangat besar, namun hingga kini setelah 66 tahun indonesia merdeka dan 13 tahun pasca era reformasi sebagai kondisi yang dianggap sebagai fase  paling demokratis belum bisa membawa indonesia muncul sebagai negara maju setidak-tidaknya untuk kawasan asia tenggara. Beberapa pernyataan kemudian muncul yang menganggap bahwa bangsa indonesia masih tergolong miskin dengan penduduk miskin yang masih cukup banyak yakni sekitar 34 juta jiwa sebagaimana data terakhir dari badan pusat statitik. Pernyataan lain bahwa pembangunan di indonesia sulit terwujud dikarenakan kondisi bangsa indonesia sendiri yang belum mampu dalam segala hal khususnya sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam proses pembangunan serta ditambah lagi dengan caruk maruknya kehidupan politik, hukum dan ekonomi di Indonesia sekarang ini

Pandangan mengenai asumsi Kondisi Bangsa Indonesia yang masih “miskin”

Berangkat dari ilustrasi yang tersaji pada bab pendahuluan yang menggambarkan keadaan bangsa indonesia di mana bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki posisi strategis di mana memiliki jumlah pulau 13-17 ribu pulau dengan garis pantai terpanjang di dunia sekitar 81.000 km, luas daratan sekitar 191 juta hektar, teritori laut sekitar 317 juta hektar, penduduk 240 juta jiwa, dengan kekayaan alam menggiurkan baik terbaru maupun tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, batubara, aluminium, tembaga, nikel, emas, besi dan lain-lain. Kemudian memiliki keanekaragaman hayati nomor 2 di dunia yang jika digabungkan dengan kekayaan alam laut menjadi nomor 1 di dunia, potensi tanaman pangan 800 spesies dan juga 1000 spesies tanaman medisinal.

Dengan melihat kondisi tersebut tentunya ekspektasi akan besarnya bangsa ini sebenarnya dapat terwujud, namun yang terjadi adalah sebaliknya bahwa harus diakui bahwa bangsa kita hingga hari ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara berkembang dan maju lainnya, jangankan untuk konteks bersaing dengan negara-negara dunia pertama dan kedua untuk negara dunia ketiga khususnya yang ada di kawasan Asean indonesia sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan Negara tetangga semisal Malaysia, Thailand, Vietnam,terlebih Singapura menurut data terkhir UNDP menempatkan sebagai negara terkaya keempat di dunia saat ini.

Lantas ada apa dengan negara kita?pertanyaan ini kadang muncul mungkin dalam benak kita masing-masing, bahwa negara kita kemudian tidak mampu untuk bangkit membangun baik itu secara fisik maupun mental bangsa dengan potensi yang telah digambarkan sebelumnya. Beberapa tokoh bangsa memberikan pendapatnya seperti mantan wakil presiden Jusuf Kalla, yang berpendapat bahwa upaya bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterbelakannya harus dimulai oleh kepemimpinan/leadership yang tegas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya membangun semangat warga negara untuk sadar akan posisinya sebagai pilar penting pembangunan. Pendapat lain dari pakar hukum pidana Prof.Dr. J.Sahetapi (wawancara Metro TV),beranggapan bahwa masalah serius yang dialami bangsa ini untuk menjadi bangsa maju ialah karena mental para pemimpin, aparat yang sudah sesuai dengan norma-norma negara yang ada. Pendapat lainnya dari Syamsul Ma’arif (Tabloid Nasdem), yang beranggapan bahwa bangsa indonesia sudah tidak lagi melihat UUD 1945 sebagai dasar arah pembangunan, di mana yang terjadi menurutnya bahwa beberapa kewajiban-kewajiban pemerintah yang ada pada beberapa pasal sudah tidak dijalankan lagi oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini.

Jika melihat beberapa pendapat di atas bahwa masalah kepemimpinan sangat mempengaruhi bangsa ini dalam mencapai pembangunan yang diimpikan di negara ini, selain itu faktor mental khususnya para pejabat-pejabat pemerintah kita kemudian juga sangat menentukan untuk kembali menata arah-arah dalam memajukan bangsa. Dengan melihat beberapa fenomena yang terjadi di bangsa ini maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa masalah yang menghambat kemajuan bangsa khususnya dalam bidang pembangunan, yang pertama di bidang politik bahwa tidak dipungkiri bahwa kompleksitas perpolitikan yang sedang terjadi di negara ini sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan pembangunan di Indonesia di mana pengaruh politisasi yang terjadi kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak efektif dalam arah pembangunan. Adanya pengaruh politisasi ini kemudian menjadi suatu ajang jual beli bagi para pihak-pihak yang memiliki peran ataupun kewenagan yang kuat untuk kemudian mengambil keuntungan dalam proses kebijakan pembangunan. Mereka kemudian menetapkan langkah-langkah yang tidak berorientasi pada kepentingan negara melainkan untuk kepentingan mereka masing-masing. Selanjutnya di bidang ekonomi, walaupun pemerintah telah mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi telah mengalami peningkatan hingga 6,7% namun sebenarnya itu hanya secara makro, pemerintah kemudian lalai dalam meningkatkan pemerataan untuk setiap warga Negaranya, di mana data terkhir BPS bahwa tingkat penduduk miskin indonesia masih tinggi yakni 34 juta jiwa lebih dari penduduk indonesia sebesar 240 juta jiwa.

Faktor lainnya ialah tingkat pengangguran yang masih nampak serta tidak dibarengi oleh penyediaan lapangan kerja untuk para penganggur di negara kita, selanjutnya masih dalam konteks ekonomi bahwa masalah privatisasi dan swastanisasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang sangat merugikan bangsa indonesia, yang mungkin menjadi ironi bahwa pemerintah kita seakan terhipnotis dengan keadaan-keadan seperti ini, di mana pemerintah seakan tidak mempunyai daya upaya untuk meninjau kembali MOU atau kontrak kerja dengan pihak asing tentang sistem bagi hasil, makin parah ketika kita dengan kekayaan alam yang melimpah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh bangsa ini dikarenakan ketidaksiapan dan ketersediaan putra-putri bangsa dalam mengelola oleh karena kapasitas baik itu pendidikan, keterampilan dan keahlian untuk dapat bersaing dengan tenaga-tenaga asing yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Hal lain yang membuat bangsa kita tertinggal jauh dalam hal kemampuan untuk memproduksi sistem tekhnologi dalam rangka upaya untuk mengahsilkan produksi-produksi yang berskala industri.

Hal lain seperti di bidang mental para pemimpin-pempin, pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai pemerintahan yang sangat menghancurkan karakter bangsa. Beberapa kasus KKN merupakan faktor yang sangat mempunyai pengaruh besar dalam proses kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Dana APBN menurut laporan keuangan Negara yang habis dikorupsi setiap tahunnya mencapai triulanan lebih. Sungguh merupakan sesuatu yang sangat disayangkan bila dana negara kemudian habis terpakai oleh segelintir oknum yang berorientasi memperkaya diri sendiri ketimbang memanfaatkan dana itu untuk mengelola beberapa potensi yang ada di negara ini secara profesional dan proporsional guna menghasilkan suatu keuntungan besar yang tentunya akan sangat besar, dan beberapa permasalahan mental lain seperti krisis kepemimpinan untuk para pejabat bahkan pemimpin Negara ini yang menjadikan big problem di Indonesia. Aspek lain yang kemudian menghambat proses jalannya pembangunan secara efektif di indonesia adalah rendahnya penegakan hukum atau penegakan supremasi hukum di negara ini sejalan dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi bahwa kemudian fakta bahwa hukum tidak berjalan sesuai dengan norma-norma hukum itu sendiri, adanya pembayaran, sogokan dan suap menjadikan hukuman untuk para koruptor di Indonesia sangat ringan, hal inilah yang sangat disayangkan dalam rangka pencapaian pembangunan khususnya pembangunan karakter bangsa.

Kondisi bangsa Indonesia yang Masih “miskin” ditinjau dalam perspektif Teori Pembangunan

-      Perspektif Modernisasi

          Dalam bagian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai kondisi perkembangan pembangunan di Indonesia dari beberapa teori-teori pembangunan. Jika kita melihat kembali ke teori modernisasi bahwa tahap perkembangan pembangunan di Indonesia yang sejalan dengan pendapat para ahli teori modernisasi yang mengungkapkan bahwa kemiskinan kemudian terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor internal dari bangsa itu sendiri. Para ahli modernism kemudian berpendapat bahwa Negara-negara miskin memerlukan bantuan negara-negara kaya untuk mempercepat proses pembangunan mereka, bantuan yang diberikan kemudian ialah bantuan modal, tekhnologi dan pendidikan. Nah hal inilah yang kemudian yang terjadi di Indonesia khususnya pada masaPasca perang dunia kedua (1945) banyak negara-negara di belahan Benua Asia dan Afrika memanfaatkan moment ini untuk memerdekakan diri, diantaranya adalah Indonesia, Thailand dan Korea Selatan. Kondisi yang dialami oleh negara-negara tersebut bisa dikatakan sama, yaitu memulai pembangunan dibidang ekonomi, hal ini dilakukan diakibatkan hancurnya fondasi ekonomi mereka diakibatkan lamanya penjajahan serta imbas kehancuran infra struktur akibat dari perang Dunia II.

          Selanjutnya guna membiayai semua itu, tidak ada pilihan lain bagi negara-negara tersebut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional mereka kecuali melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan bantuan dana/hutang luar negeri(teori modernisasi Harrod-Domar, Rostow), misalnya melalui Bank Dunia, IMF, negara-negara G-7 dan lain-lain.hal tersebut dipermudah dengan konstalasi pertarungan ideologi dan teori antara kapitaisme yang dimotori oleh amerika dan sosialisme yang dimotori oleh Uni Sovyet/Rusia. Pertarungan guna mendapatkan simpati dari negera-negara tersebut mengakibatkan Bantuan asing dengan mudah mengalir.

          Selajutnya pada masa orde baru di era kepemimpinan Soeharto indonesia pernah memasuki yang pada saat itu dikatakan sebagai prakondisi lepas landas bangsa indonesia, walapun diketahui bahwa pada saat itu indonesia telah memiliki utang luar negeri yang sangat banyak. Hal ini kemudian  mencirikan pengaruh teori modernisasi yang terjadi di Indonesia pada saat itu yang diungkapkan oleh rostow dalam lima tahap pembangunannya.

          Jika dikaitkan dengan fenomena kekinian seperti gambaran mengenai kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki oleh bangsa kita hubungannya dengan gambaran mengenai kekayaan alam yang melimpah di Indonesia dengan teori modernisasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bangsa indonesia kemudian belum bisa keluar dari faktor internal bangsa sebagaimana dijelaskan dalam pandangan modernisasi bahwa indonesia masih mengalami kemiskinan dalam hal pendidikan, modal dan tehnologi yang sangat diperlukan untuk mengelola potensi-potesi yang ada.

-      Perspektif keterbelakangan

          Lahirnya teori keterbelakangan oleh para ahli seperti Baran, Frank, Presbich dan dos santos memberikan penjelasan bagaimana kemiskinan yang dialami oleh bangsa-bangsa di Negara yang sedang berkembang merupakan akibat dari sitem ekonomi dunia yang tidak seimbang, di mana kelompok negara kuat mengeksploitasi negara-negara yang lebih lemah.

          Lebih lanjut sebagaimana yang diungkapkan oleh Baran dan Frank bahwa ketimpangan ekonomi dunia merupakan hasil dominasi ekonomi oleh negara-negara kapitalis/industri. Pembangunan dan keterbelakangan sangat memperlihatkan kekuatan negara-negara pemilik modal dengan negara-negara dunia ketiga yang semakin menjauhkan perbedaan antara negara penguasa dengan negara miskin.

          Jika dikontekskan untuk indonesia dapat terlihat bahwa era pasca kemerdekaan perekonomian Indonesia sangat terpuruk sebelum memasuki era orde baru di mana pemerintah Indonesia dapat dikatakan baru memulai membangun sistem ekonomi dikarenakan peninggalan penjajah sangat merugikan kondisi bangsa ditambah lagi utang-utang belanda yang kemudian harus dibayar oleh Indonesia. sehingga pada saat itu dapat terlihat  bahwa Indonesia sangat miskin dalam sisi modal.Jika dikontekskan dengan fenomena tentang kekayaan alam indonesia yang melimpah namun indonesia masih tetap miskin penulis berkesimpulan bahwa tingkat persaingan ekonomi dengan negara lain khususnya negara-negara dunia pertama sangat jauh hal ini dikarenakan bahwa potensi yang ada tersebut kemudian tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini dikarenakan sebagaimana faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya (Konsep Persbich), bahwa bangsa kita hanya sebgai penghasil barang mentah yang kemudian harus mengekspor dengan pendapatan yang kecil dibanding dengan barang hasil industri yang kemudian diimpor kembali ke negara kita dengan biaya yang lebih tinggi.  Sehingga pada akhirnya ketimpangan antar negara kaya dan miskin sesuai dengan teori keterbelakangan masih selalu membayangi.

-      Perspektif Ketergantungan

          Mungkin teori ketergantungan merupakan suatu teori yang sangat berhubungan dengan Negara kita saat ini, seperti yang dijelaskan oleh Evans bahawa  ada Bentuk ketergantungan yang ditandai oleh adanya aliansi antara kapitalis internasional, kapitalis domestik, dan pemerintah. Evans menyebut aliansi ini sebagai “triple alliance.” Di dalam aliansi ini, pemerintah memainkan peranan yang menentukan dalam mengatur aliansi antara  kapitalis lokal dengan kapitalis internasioanal (fungsi regulasi). Dalam hal ini, pemerintah menggunakan kekuasaan ekonominya yang besar yang ditunjang oleh otoritas politik untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan nasional. Pemerintah hendaknya memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya pengerukan keuntungan oleh perusahaan-perusahaan transnasional (PTN) yang mengorbankan kapitalis lokal. Namun demikian, proses interaksi di dalam aliansi tiga pihak ini selanjutnya menjadi kompleks, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang dapat mengarah ke situasi konflik.

         Teori ketergantungan yang seperti yang diungkapkan oleh cardoso bahwa pembangunan di dunia ketiga bisa saja terjadi tetapi sangat ditentukan oleh struktur dari negara pusat, dalam artian ketergantungan indonesia akan terus terjadi di mana sistem pemberian modal asing adalah suatu keharusan yang akan diberikan oleh negara-negara pusat dengan asumsi untuk membantu Indonesia untuk maju padahal sebaliknya ini merupakan jalan bagi negara-negara maju untuk masuk indonesia dalam rangka proses imperialisme model baru.

          Jika mencermati apa yang telah dijelaskan oleh evans dikaitkan dengan fenomena Indonesia yang masih miskin padahal memiliki kekayaan alam yang melimpah maka dapat diketahui bahwa pemerintah kemudian memiliki kewenangan untuk mengatur secara baik katakanlah potensi kekayaan alam yang melimpah namun yang terjadi kemudian bahwa aliansi yang dimaksud evans kemudian tidak berjalan dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan yang berorientasi keuntungan pribadi antara tripple alliance tersebut. Contoh kasus seperti tambang emas freeport yang selalu mengalami konflik internal dikarenakan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di perusahaan emas terbesar itu, ketika pemerintah ingin memasuki area yang berkaitan dengan kebijakan kebijakan strategis yang terjadi adalah perhitungan keuntungan yang sebenarnya sangat merugikan Negara, dengan devisa yang dihasilkan hanya 2% pertahunnya membuat suatu kerugian besar bagi bangsa kita.

-      Perspektif World System Theory

          Teori sistem dunia (TSD) oleh Emmanuel Wallerstain,mengajukan konsepinternational division of labor dimana setiap negara memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan posisi mereka di dalam sistem ekonomi dunia. Menurut TSD struktur ekonomi dunia terdiri atas kelompok negara-negara pusat (core), semi-pinggiran (semi periphery) dan pinggiran (periphery).  Jika melihat dengan fenomena yang terjadi di Indonesia bahwa TSD sedang berlangsung di Indonesia di mana negara-negara pusat menguasai dominasi pasar bahan mentah pada skala global katakanlah Cina, Amerika dan lain-lain yang kemudian memprosesnya menjadi barang jadi dan mengekspor ke negara-negara lain termasuk indonesia yang notabene sebagai pengekspor bahan-bahan mentah tadi. Tentunya hal ini merugikan buat Indonesia yang menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang terpinggirkan di mana Indonesia kemudian terkondisikan dengan menjadi eksportir ke negara-negara industri yang tentunya lebih menguntungkan negara industri tersebut. Sekali lagi ketidakmampuan bangsa kita untuk menghasilkan produksi industri menjadi suatu ketidakmampuan bangsa kita untuk bangkit.

Kebijakan-kebijakan yang Perlu dilakukan

Beberapa hal yang kemudian perlu dilakukan oleh bangsa kita untuk memanfaatkan potensi kekayaan alam yang melimpah dalam proses pembangunan di Indonesia adalah :

-      Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara peningkatan pendidikan, keahlian dan keterampilan bagi para pegawai, karyawan, pekerja dan mahasiswa/mashasiswi dalam bidang masing-masing, yang dipersiapkan untuk pengelolaan bidang-bidang atau potensi-potensi kekayaan alam tertentu.

-      Perlunya kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong sistem perekonomian berbasis kemasyarakatan dengan memberikan partisipasi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan

-      Reformasi dan revitalisasi BUMN untuk menuju konsep industrialisasi produk, dalam artikel ivan lipio mengungkapkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi penghambat industri di Indonesia meliputi : Keterbatasan teknologi di mana dijelaskan bahwa Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektifitas dan kemampuan produksi. Selanjutnya ialah Kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya tenaga Profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat alat dengan teknologi terbaru. Dan yang terakhir adalah Keterbatasan dana pemerintahyang mana dijelaskan bahwa Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi.

-      Peningkatan sistem tekhnologi informasi dan sistem komputerisasi

-      Peningkatan fasilitas tekhnologi penunjang sistem industrialisasi

-      Kebijakan pembatasan ekspor bahan-bahan atau kekayaan alam yang dapat diproduksi di Indonesia.

-      Minimalisir produk impor yang dianggap kurang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan manfaatkan produk lokal yang ada.

-      Perlunya kebijakan pemerintah untuk merevisi kontrak kerja dengan perusahaan-perusahaan asing yang lebih menguntungkan pihak swasta.

-      Perlunya keberanian khususnya para pemimpin Negara untuk berinisiatif dan mengaktualisasi kebijakan nasionalisasi di sektor migas dan pertambangan.

-      Pembinaan mental dan perubahan pola pikir pemerintah akan pentingnya pembangunan berbasis kemajuan Negara.

Selanjutnya seperti yang dijelaskan William Overvolt memberikan sejumlah daftar tentang strategi umumnya yang dicapai negara industri baru khususnya di Asia dan Pasifik, di mana ia mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Asia.

1.    Merangsang kebangsaan, jika diperlukan mempertentangkannya dengan kekuatan negara maju. Nation building atau pembangunan bangsa merupakan salah satu tugas berat yang dilaksanakan negara-negara baru di Asia. Mereka harus membangkitkan perasaan kebangsaan untuk mendorong terjadinya persatuan. Dengan perasaan senasib sepenanggungan, maka anggota masyarakat makin solid. Apabila pihak berkuasa menciptakan “musuh” dari luar maka dengan mudah masyarakat akan bersatu demi pembangunan ekonomi dalam melawan musuh itu.

2.    Menindas kelompok penekan yang menyebabkan patronisme, korupsi dan inflasi.Berbagai kelompok dalam masyarakat yang berperan sebagai kelompok penekan sering menimbulkan masalah baru. Mereka kadang-kadang menumbuhkan pola patron klien yang kemudian membuka peluang lahirnya praktek-praktek korupsi.

3.    Menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan negara-negara industri maju dalam rangka mencari modal. pasar dan teknologi. Negara industri baru dalam memacu ekspor dan memasuki pasar asing mereka meniru standar yang diberlakukan oleh negara maju. Mereka pun mendesain industrinya yang sesuai dengan apa yang dicapai negara maju.

4.    Menata agar anggaran militer rendah sedangkan anggaran pembangunan tinggi.Pada masa pertumbuhan ekonomi tinggi selama tiga dekade terakhir, banyak negara industri baru tidak membesar-besarkan anggaran militer karena dianggap menyedot anggaran. Pada masa pertumbuhan itu, militer berperan untuk menjaga tidak terjadi ancaman dari luar.Namun demikian terlihat bahwa begitu pendapatan itu naik maka ada keinginan dari militer untuk memperbarui persenjataannya.

5.    Mengalihkan diri pada pertumbuhan yang disebabkan ekspor.Semua negara industri baru bisa tumbuh cepat karena memacu ekspor. Jenis ekspor masih berupa barang setengah jadi atau barang manufaktur yang masih sederhana sifatnya seperti sepatu atau televisi. Indonesia dan Malaysia memacu ekspor hasil alam.

6.    Reformasi pemerataan pendapatan:Jalan yang ditempuh antara lain dengan: – reformasi pembagian tanah (land reform)- industri padat karya (buruh murah, tekstil, pertanian dan barang elektronik)- investasi besar-besaran di bidang pendidikan.

7.    Menghadapi kelompok kiri dengan reformasi merakyat. Langkah yang benar dalam pertumbuhan: berikan massa rakyat keterlibatan dalam masyarakat. Sebagian dari negara-negara industri baru menghadapi persoalan pemberontakan komunis yang diakibatkan oleh pertarungan negara adidaya pada waktu Perang Dingin. Pemerintah negara-negara di Asia menawarkan pembangunan ekonomi untuk memangkas dan memberantas pertumbuhan ajaran komunis yang dimotori Cina dan sekutunya. Setelah Uni Soviet bubar tahun 1991, maka ajaran komunis mulai melunak. Bahkan Cina telah menyesaikan diri dengan ajaran kapitalisme yang selama ini ditentangnya. Pembangunan ekonomi Cina mengandalkan bantuan Barat untuk teknologi dan investasinya.

8.    Menciptakan perusahaan yang besar dan 

MODERN.

 untuk menjamin tercapainya target perdagangan. Di beberapa negara seperti di Korea Selatan, perusahaan besar keluarga diciptakan untuk memacu industrialisasi. Perusahaan konglomerat ini yang di Korsel disebut Chaebol menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan. mendapatkan teknologi, modal dan perdagangan dari perusahaan multinasional dan bank internasional. Menggunakan teknokrat dan para pemimpin nasionalis untuk memaksimalkan keuntungan bagi negara.

9.    Meniti tangga yang dimulai dengan sektor padat karya seperti pertanian dan bahan mentah, industri tekstil dan sepatu, industri ringan seperti pabrik televisi dan industri teknologi tinggi.

10. Penggunaan alat-alat autoritarian, jika diperlukan, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kadang-kadang karena ingin memelihara stabilitas, pemerintah bersikap kaku dan keras sehingga timbul kesan adanya autoritarian dalam pemerintah. Sikap pemerintah yang autoritarian itu untuk tingkat tertentu berhasil keberhasilan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, dalam situasi dimana proses demokratisasi makin luas, sikap otoriter pemerintah makin keinggalan.